Ruang selalu mengandung pertanyaan tentang kekuasaan. Siapa yang berhak tinggal, siapa yang menentukan perubahan, siapa yang memperoleh perlindungan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Pertanyaan ini hadir dalam penggusuran kampung, perampasan tanah, pembatasan akses terhadap laut, pemindahan paksa penduduk, hingga penghapusan bahasa dan ingatan dari kehidupan bersama. Ruang bukan sekadar tempat manusia berada. Ia juga menentukan bagaimana manusia memperoleh penghidupan, membangun hubungan, mewariskan sejarah, dan menentukan masa depannya. Ketika ruang dirampas, yang hilang bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga hubungan sosial, sumber penghidupan, dan kemampuan untuk menentukan cara hidup sendiri.

Kehilangan tersebut tidak dialami dan diakui secara setara. Sebagian penderitaan memperoleh perhatian luas, sementara yang lain berlangsung tanpa pengakuan. Sebagian kehidupan dianggap layak dilindungi, sementara kehidupan lain dibiarkan menghadapi kekerasan, pengusiran, dan penghapusan. Ketimpangan ini bekerja melalui penguasaan ruang sekaligus melalui cara masyarakat memandang, mendengar, dan memahami pengalaman orang lain. Karena itu, merebut kembali ruang hidup juga berarti mempertanyakan siapa yang berhak menentukan kehidupan mana yang dianggap penting, pengalaman mana yang dipercaya, dan sejarah siapa yang layak diingat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pertanyaan tersebut hadir dalam krisis ekologis, kebijakan pembangunan yang mengubah ruang hidup masyarakat, pembatasan kebebasan sipil, dan upaya mengendalikan ingatan tentang masa lalu. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, perluasan proyek pembangunan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, serta penghapusan atau penyangkalan terhadap pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa ruang hidup selalu berkaitan dengan keputusan politik. Di balik bahasa kemajuan dan kepentingan bersama, terdapat pertanyaan tentang siapa yang menikmati manfaat pembangunan, siapa yang menanggung kerugiannya, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan perubahan. Tema JILF 2026, “Ruang Hidup”, berangkat dari persoalan tersebut. Ia bukan sekadar abstraksi puitis, melainkan persoalan politik tentang tanah air, tempat tinggal, ekosistem, kebebasan bersuara, hak untuk mengingat, dan kemampuan untuk hidup berbeda tanpa kehilangan martabat.

Kerentanan ruang hidup juga terlihat dalam ekosistem kebudayaan. Pada Oktober ini, penyelenggaraan Ubud Writers and Readers Festival di Bali dan Festival Sastra Banggai di Sulawesi Tengah menghadapi kendala logistik, mulai dari kelangkaan bahan bakar hingga pembatalan penerbangan akibat kabut asap yang memengaruhi kehadiran para pembicara. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan kegiatan kebudayaan bergantung pada kondisi material yang sering kali berada di luar kendali penyelenggaranya. Mobilitas, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya menentukan siapa yang dapat hadir, bertemu, serta berpartisipasi dalam pertukaran gagasan. Ketika narasi kemajuan melalui Proyek Strategis Nasional dan hilirisasi mendominasi ruang publik, kita juga perlu bertanya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana dukungan terhadap kehidupan kebudayaan didistribusikan. JILF menyampaikan solidaritas kepada kawan-kawan penyelenggara festival yang menghadapi kendala tersebut. Pengalaman mereka mengingatkan kita bahwa ruang kebudayaan tidak berdiri di luar kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis yang membentuk kehidupan bersama.

Kehilangan ruang hidup berarti kehilangan sebagian kemampuan untuk menentukan masa depan. Namun, merebut kembali ruang hidup tidak selalu berarti memulihkan keadaan seperti semula. Rumah yang hancur, keluarga yang tercerai-berai, bahasa yang terdesak, dan ekosistem yang rusak tidak selalu dapat dipulihkan sepenuhnya. Bagi mereka yang mengalami kekerasan, tuntutan untuk kembali ke keadaan sebelum kehilangan bahkan dapat mengabaikan perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu, perjuangan merebut kembali ruang hidup juga menyangkut hak untuk menentukan apa yang perlu dipulihkan, apa yang harus diingat, dan kehidupan seperti apa yang hendak dibangun setelah kehilangan. Martabat manusia terletak pula pada pengakuan terhadap kemampuan setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Di sinilah sastra memperoleh relevansinya. Melalui bahasa, kesaksian, ingatan, dan imajinasi, sastra dapat menghadirkan pengalaman yang disingkirkan dari catatan resmi, mengganggu bahasa yang menormalisasi kekerasan, dan mempertemukan sejarah yang selama ini dipisahkan. Sastra dapat memberi tempat bagi mereka yang pengalaman hidupnya kerap dibicarakan oleh orang lain, tetapi jarang memperoleh kewenangan untuk menceritakan dirinya sendiri. Ia memungkinkan pembaca berhadapan dengan pengalaman yang berbeda tanpa harus menganggapnya sama dengan pengalaman mereka. Dalam pengertian ini, sastra dapat menjadi praktik untuk mempertahankan ingatan, memperluas pemahaman, dan membangun solidaritas.

Namun, sastra tidak dengan sendirinya emansipatoris. Cerita dapat mengulang prasangka, representasi dapat menghilangkan suara orang yang diwakili, dan pengalaman penderitaan dapat diperlakukan sebagai komoditas. Kesaksian tidak otomatis menghasilkan keadilan. Puisi tidak dengan sendirinya menghentikan kekerasan, sebagaimana sebuah festival tidak otomatis menjadi ruang yang setara hanya karena mengangkat tema kemanusiaan. Solidaritas karena itu perlu dipahami sebagai praktik yang terus diuji. Ia menuntut kesediaan untuk mendengarkan tanpa mengambil alih suara orang lain, mengakui perbedaan tanpa menghapus ketimpangan, serta memeriksa siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana sebuah pengalaman diceritakan dan dipahami.

Dalam konteks Indonesia hari ini, JILF menjadi ruang untuk membaca kondisi demokrasi dan hak asasi manusia melalui sastra sekaligus melalui persoalan yang membentuk kehidupan publik. Catatan Amnesty International tahun ini menyebut 406 pembela HAM mengalami serangan dan lebih dari 6.000 pengunjuk rasa ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus kriminalisasi ekspresi, ancaman pidana terhadap admin akun parodi karena sebuah meme, pembekuan rekening yang digunakan untuk mengumpulkan donasi bagi aksi damai, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden memperlihatkan berbagai ketegangan dalam perlindungan kebebasan sipil. Dalam situasi ketika ekspresi, kesaksian, dan ingatan dapat berhadapan dengan pembatasan hukum maupun tekanan politik, sastra menyediakan ruang untuk menguji bahasa kekuasaan, mempertahankan pengalaman yang terancam dihapus, dan membayangkan kemungkinan hidup yang berbeda. Ruang ini tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan dan pembatasan. Justru karena itu, keberlangsungannya perlu diperjuangkan.

Jakarta International Literary Festival 2026 mengundang penulis, pembaca, dan publik untuk memikirkan hubungan antara ruang hidup, martabat, dan solidaritas melalui sastra. Festival ini mempertemukan pengalaman dan sejarah yang berbeda, sekaligus menguji siapa yang bercerita, siapa yang diwakili, dan siapa yang berhak menentukan makna sebuah pengalaman. Perjumpaan tersebut bukan untuk menyamakan seluruh bentuk kehilangan atau mengandaikan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara. Sebaliknya, JILF ingin membuka ruang untuk memahami perbedaan sejarah, kepentingan, dan pengalaman, serta menelusuri kemungkinan hubungan di antara mereka tanpa menghapus kekhususan masing-masing.

Sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan, JILF juga perlu memeriksa ruang yang dibangunnya sendiri. Siapa yang memperoleh panggung, bahasa siapa yang mendapat tempat, pengalaman siapa yang dianggap penting, dan sejauh mana mereka yang kisahnya dihadirkan memiliki kendali atas representasi dirinya? Pertanyaan ini bukan tambahan di luar agenda festival, melainkan bagian dari persoalan ruang hidup itu sendiri. Sebuah ruang yang mengusung solidaritas perlu bersedia memeriksa ketimpangan di dalam praktiknya, termasuk cara perhatian, akses, dan kewenangan didistribusikan. Dengan demikian, solidaritas tidak berhenti sebagai pernyataan moral, tetapi menjadi tanggung jawab yang dapat diuji melalui keputusan dan praktik bersama.

Merebut kembali ruang hidup, dalam kerangka ini, bukanlah janji bahwa segala kehilangan dapat dipulihkan. Ia merupakan upaya mempertahankan hak untuk tinggal, bersuara, mengingat, berbeda, dan menentukan masa depan. Ia juga berarti menjaga agar pengalaman yang disingkirkan tetap hadir dalam percakapan publik, agar kesaksian tidak dipisahkan dari tuntutan keadilan, dan agar solidaritas tidak berhenti pada pengakuan terhadap penderitaan orang lain. Sastra tidak dapat menggantikan perjuangan material dan politik yang diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan. Namun, sastra dapat mengambil bagian dalam perjuangan tersebut dengan memperluas apa yang dapat kita ketahui, siapa yang dapat kita dengar, dan kehidupan seperti apa yang dapat kita bayangkan bersama.

JILF 2026 tidak menawarkan satu jawaban untuk seluruh persoalan ini. Festival ini justru menjadi kesempatan untuk menguji pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui perjumpaan, perbedaan pandangan, dan keberanian mengakui kontradiksi. Sebab, mempertahankan martabat manusia menuntut lebih dari sekadar kesediaan untuk mendengarkan. Ia menuntut perubahan dalam cara kita memahami kehidupan orang lain dan tanggung jawab kita terhadap kondisi yang memungkinkan kehidupan itu berlangsung.

Kurator JILF 2026
Ibe S. Palogai
Ratih Kumala
Usman Hamid