Pengantar Direktur Festival

“Who owns this land? Who owns its rivers? Its forests? Its fish? These are huge questions.”

Pertanyaan Arundhati Roy dalam esainya, “The Greater Common Good” itu mengingatkan bahwa ruang hidup selalu berkaitan dengan hak dan kuasa. Siapa yang berhak menentukan nasib sebuah tempat? Siapa yang menikmati hasil perubahannya, dan siapa yang harus menanggung kehilangan? Pertanyaan ini terasa dekat ketika masyarakat kehilangan tanah, hutan, dan sungai yang menopang kehidupan mereka; ketika kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah merenggut udara bersih dan sumber penghidupan penduduk; atau ketika warga harus meninggalkan rumah akibat pembangunan dan perubahan kota.

Menjelang lima abad usia Jakarta, pertanyaan tentang siapa yang berhak atas ruang hidup menjadi makin relevan. Pertumbuhan kota membuka peluang bagi sebagian orang, sementara yang lain harus berjuang mempertahankan tempat tinggal dan penghidupan. Ketimpangan ini tidak hanya menentukan siapa yang dapat tinggal dan berkembang di kota, tetapi juga pengalaman siapa yang diakui dalam narasi kemajuan. Di tengah keadaan tersebut, sastra berperan menghadirkan perspektif yang terabaikan, merawat ingatan, dan mengajak kita memahami kehidupan dari sudut pandang orang lain.

Namun, kemampuan sastra untuk menjalankan peran itu bergantung pada ekosistem yang menopangnya. Sastra Indonesia tumbuh melalui kerja kolektif penulis, penerjemah, penyunting, penerbit, toko buku, pustakawan, kritikus, media, dan komunitas pembaca. Sayangnya, kerja mereka masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan: honorarium yang kerap tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan, penerbit yang berjuang mempertahankan usaha, distribusi buku yang belum merata, serta ruang diskusi dan kritik yang terbatas. Kondisi ini turut menentukan karya apa yang dapat diterbitkan, siapa yang dapat menjangkau pembaca, dan gagasan apa yang memperoleh perhatian.

Dalam konteks inilah Jakarta International Literary Festival (JILF) berupaya menjadi ruang perjumpaan sekaligus percakapan kritis. Dalam beberapa tahun terakhir, festival ini mempertemukan penulis dan pembaca, membuka peluang bagi karya untuk melintasi bahasa, serta mempertemukan pegiat sastra dari berbagai daerah untuk bertukar pengalaman dan membangun jejaring. Namun, perjumpaan tidak dengan sendirinya menjamin kesetaraan. Kita perlu terus bertanya: siapa yang dapat hadir, siapa yang mendapat perhatian, dan siapa yang masih berada di pinggir? Pertanyaan ini menjadi bagian dari evaluasi JILF, agar festival tidak sekadar mempertemukan mereka yang sudah memiliki akses, tetapi juga membuka jalan bagi suara dan pengalaman yang selama ini kurang terwakili.

Pertanyaan tentang akses dan keterwakilan itu berkelindan dengan tema JILF tahun ini, “Ruang Hidup | Living Space”, yang melanjutkan percakapan tahun lalu, “Tanah Air dalam Tubuh Kita”. Jika tahun lalu perhatian tertuju pada krisis tanah air dalam tubuh manusia, tahun ini perhatian beralih ke ruang tempat kehidupan berlangsung: rumah, kampung, hutan, sungai, laut, dan kota. Ruang-ruang ini menyimpan penghidupan, pengetahuan, bahasa, dan ingatan kolektif. Akan tetapi, relasi kuasa menentukan siapa yang dapat menghuni, memaknai, dan memiliki ruang, serta siapa yang memperoleh ruang untuk bersuara. Pengalaman kelompok marginal, termasuk komunitas queer, menunjukkan bahwa ruang hidup juga menyangkut hak untuk diakui dan menjadi bagian dari kehidupan bersama.

Merawat ruang hidup dan kehidupan sastra sama-sama menuntut keberanian untuk mempertanyakan ketimpangan, mendengarkan pengalaman yang berbeda, dan membuka ruang bagi mereka yang selama ini kurang didengar. Sebab, persoalan ruang hidup bukan hanya tentang siapa yang memiliki tanah, sungai, hutan, dan laut, tetapi juga siapa yang berhak menentukan masa depannya. Begitu pula dalam sastra: siapa yang mendapat kesempatan untuk bercerita, dan pengalaman siapa yang menjadi bagian dari ingatan bersama?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kembali pada persoalan kuasa yang diajukan Arundhati Roy: siapa yang menentukan nasib suatu tempat, siapa yang menikmati hasil perubahannya, dan siapa yang harus menanggung kehilangan? Dalam konteks sastra, pertanyaan itu juga menyangkut siapa yang suaranya didengar dan pengalamannya diingat. Sastra dapat menjaga agar kisah mereka yang terpinggirkan tidak lenyap, sekaligus membuka kemungkinan untuk membayangkan kehidupan bersama yang berbeda.

Semoga JILF 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan beragam pengalaman dan memperluas percakapan tersebut. JILF tidak boleh berhenti sebagai perayaan sastra selama beberapa hari, tetapi turut merawat ruang bagi cerita, ingatan, dan masa depan yang lebih adil.